Pemerintah Taliban telah menangguhkan pendidikan universitas untuk semua mahasiswi di Afghanistan.
Seorang juru bicara Kementerian Pendidikan Tinggi Afghanistan mengonfirmasi penangguhan tersebut. Sebuah surat yang diterbitkan oleh kementerian pendidikan mengatakan keputusan itu dibuat dalam rapat kabinet dan perintah itu akan segera berlaku.
Sebelumnya, anak perempuan dilarang kembali ke sekolah menengah pada Maret, setelah Taliban memerintahkan sekolah untuk anak perempuan ditutup hanya beberapa jam setelah dibuka kembali sejak Agustus 2021.
Human Rights Watch mengkritik larangan tersebut, menyebutnya menyebutnya sebagai “keputusan memalukan yang melanggar hak atas pendidikan bagi perempuan dan anak perempuan di Afghanistan.”
“Taliban memperjelas setiap hari bahwa mereka tidak menghormati hak-hak dasar warga Afghanistan, terutama perempuan,” kata pengawas hak asasi itu dalam sebuah pernyataan, dilansir CNN International, Rabu (21/12/2022).
Amerika Serikat juga mengutuk hal tersebut. Juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price mengatakan keputusan Taliban itu akan “memiliki konsekuensi yang signifikan bagi Taliban dan akan semakin mengasingkan Taliban dari komunitas internasional dan menolak legitimasi yang mereka inginkan.”
“Dengan penerapan keputusan ini, setengah dari populasi Afghanistan akan segera tidak dapat mengakses pendidikan setelah sekolah dasar,” katanya.
Duta Besar AS Robert Wood, perwakilan alternatif untuk urusan politik khusus, sebelumnya menegaskan kembali kritik tersebut, mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa Taliban tidak dapat berharap untuk menjadi anggota yang sah dari komunitas internasional sampai mereka menghormati hak-hak semua warga Afghanistan, terutama hak asasi manusia dan kebebasan dasar perempuan dan anak perempuan.
Taliban, yang memerintah Afghanistan dari tahun 1996 hingga 2001, ketika invasi pimpinan AS memaksa kelompok itu dari kekuasaan, secara historis memperlakukan perempuan sebagai warga negara kelas dua, menjadikan mereka sasaran kekerasan, pernikahan paksa, dan kehadiran yang hampir tak terlihat di negara tersebut.
Setelah merebut kekuasaan di Afghanistan tahun lalu, Taliban berusaha memproyeksikan citra yang lebih moderat untuk mendapatkan dukungan internasional.
Namun, di balik janji kepada masyarakat internasional bahwa mereka akan melindungi hak-hak perempuan dan anak perempuan, Taliban justru dinilai melakukan sebaliknya.
Wanita di Afghanistan tidak dapat lagi bekerja di sebagian besar sektor, membutuhkan wali laki-laki untuk perjalanan jarak jauh, dan diperintahkan untuk menutupi wajah mereka di depan umum.
Pada bulan November, wanita Afghanistan dilarang memasuki taman hiburan di Kabul karena pemerintah mengumumkan larangan bagi wanita untuk dapat mengakses taman umum
