Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyatakan siap menerima laporan korban terkait dengan isu perusahaan yang mensyaratkan karyawati tidur dengan atasan jika ingin memperpanjang kontrak. Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani mengatakan, Komnas Perempuan membuka diri sekaligus menjamin kerahasiaan identitas pelapor. “Komnas Perempuan selalu membuka diri menerima pengaduan masyarakat,” ujar Andy kepada Kompas.com melalui pesan singkat, Jumat (5/5/2023). “Pelapor Komnas Perempuan bersifat rahasia. Jadi tidak akan ada pubilkasi yang mungkin membahayakan korban atau pelapor,” katanya lagi.
Andy juga mengatakan, Komnas Perempuan saat ini berupaya memperoleh informasi terkait dengan isu perusahaan yang mensyaratkan karyawati tidur bersama atasan. “Namun, sampai saat ini belum dapat memverifikasi di mana tepatnya,” ujarnya. Untuk itu, ia mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Bekasi yang berinisiatif mendalami kasus terrsebut. Di sisi lain, Komnas Permepuan juga mendorng Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengusut tuntas isu tersebut. “Kami apresiasi Pemda Bekasi sudah berencana untuk mendalami dan turut mendorong agar Kemenaker mengusut tuntas,” katanya.
Isu itu bermula dari cuitan viral terkait persyaratan perpanjangan kontrak bagi karyawati, yakni wajib tidur bersama atasan. Akun Twitter @Miduk17 (Jhon Sitorus) mengatakan, ada perusahaan di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang membuat syarat tersebut. Tetapi, tidak menyebut spesifik nama perusahaan tersebut. “Banyak yang up soal perpanjangan kontrak di perusahaan area Cikarang. Ada oknum atasan perusahaan yang mensyaratkan harus staycation bersama karyawati agar mendapatkan perpanjangan kontrak,” tulis akun @Miduk17, dikutip Kamis (4/5/2023). “Yang mengerikan, ini ternyata sudah rahasia umum perusahaan dan hampir semua karyawan tahu,” lanjut akun tersebut. Ia kemudian berharap, persoalan tersebut menjadi pembelajaran sekaligus pembenahan dalam hal sistem rekrutmen. “Saya yakin tak lama lagi akan ada yang berani speak up, lalu membongkar oknum perusahaan tersebut. Ini sekaligus kesempatan mereformasi sistem rekruitmen tenaga kerja di Indonesia,” tulis akun @Miduk17 lagi.
Sumber : Kompas
